SIAPKAH AKUNTAN INDONESIA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Oleh : Fadilah Kartikasasi

Beberapa waktu yang lalu telah berkembang issue tentang liberalisasi profesi
penyedia jasa di bidang keuangan, khususnya akuntan. Issue ini telah menjadi bahan
pemikiran dan perdebatan yang cukup serius. Dengan adanya liberalisasi profesi akuntan,
akuntan asing dimungkinkan masuk dan beroperasi di Indonesia, sebaliknya, akuntan
Indonesia pun bisa masuk dan mendapatkan klien di negara lainnya. Yang menjadi issue
penting adalah kesiapan Indonesia menghadapi hal tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, beredar kabar bahwa beberapa negara di kawasan
ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina telah mengajukan draf liberalisasi
akuntansi yang mencakup pembuatan lembaga baru sebagai otoritas untuk industri
akuntansi di tingkat ASEAN (Indonesia Keberatan Adanya Sertifikasi Jasa Akuntansi untuk
Tingkat ASEAN, Kompas 25 Mei 2005). Menurut draf tersebut, akan ada sertifikasi
akuntan bernama CPA (Certified Public Accounting), yaitu akuntan publik berlisensi yang
dapat beroperasi di seluruh ASEAN. Konsekuensi dari adanya hal tersebut adalah akan
terdapat akses yang sangat mudah bagi akuntan asing pemegang lisensi CPA untuk masuk
dan beroperasi di suatu negara, baik yang lebih maju industri keuangan dan pasar
modalnya, yang berarti lebih tinggi tingkat profesionalisme akuntannya, maupun yang
sebaliknya.
Berdasarkan artikel tersebut di atas, Indonesia dalam hal ini Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) berkeberatan dengan adanya draf liberalisasi tersebut. Alasannya adalah
bahwa tingkat pendidikan untuk profesi di masing-masing negara masih belum
setingkat/setara, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas output yang
dihasilkan. Bagaimanapun kesetaraan di dalam kualitas penting, mengingat didalamnya
tercermin profesionalisme akuntan yang mencakup penguasaan terhadap regulasi yang
berlaku baik yang menyangkut ekonomi makro maupun di bidang pasar modal, di
samping accounting technique yang sangat dibutuhkan.
Menurut IAI, dalam kondisi seperti ini yang lebih relevan adalah mutual
recognition agreement yang merupakan kesepakatan bilateral antar negara. Dengan
demikian jika tingkat pendidikan lebih rendah, untuk masuk ke negara lain harus
mengikuti tambahan pendidikan, yaitu subyek yang di negara asalnya belum diberikan.
Faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses transportasi
menuju ke wilayah di Indonesia dari negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, kota
industri Batam yang merupakan pasar potensial bagi akuntan akan sangat mudah
terjangkau oleh akuntan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, jika mereka diijinkan
untuk masuk ke Indonesia.
Selain hal-hal di atas, terdapat permasalahan lain yang bersumber dari persaingan
di antara akuntan lokal dalam memperbutkan pasar yang ada. Seperti diketahui, struktur
pasar jasa akuntan publik di Indonesia yang sifatnya oligopolitik, telah memungkinkan
terjadinya persaingan internal dalam profesi itu sendiri. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan
partnernya yang tergolong big player telah mendominasi pasar dengan kecenderungan
kliennya adalah perusahaan yang mempunyai big-asset juga. Sebagai gambaran, sebelum
dikeluarkannya peraturan mengenai independensi akuntan publik pada tahun 2002,
terdapat banyak emiten yang hanya mempercayakan audit atas laporan keuangannya
kepada satu partner selama lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang tidak pernah mengganti
akuntan publiknya sejak emiten tersebut go public. Kemudian pada saat ini, dari 197 KAP
dan 374 partner yang saat ini terdaftar di Bapepam, akuntan yang bisa dikatakan aktif
memberikan jasa kepada kliennya yang listed company hanya berjumlah kurang dari 20%.
Dari peta tersebut, terlihat bahwa kondisi persaingan diantara akuntan lokal saja sudah
sedemikian ketatnya, apalagi bila nanti ditambah dengan masuknya akuntan asing.
Kondisi tersebut agak lebih baik dibanding sebelum dikeluarkannya KepMenkeu RI
No. 359/KMK.06/2003 yang merupakan revisi dari KepMenkeu RI No 423/KMK.06/2002
tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu hal penting dalam peraturan tersebut adalah
mengenai pembatasan jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP
maupun masing-masing partnernya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah menetapkan
bahwa akuntan dibatasi maksimal 3 tahun untuk mengaudit secara berturut-turut
terhadap satu klien, sedangkan KAP dibatasi hanya 5 tahun berturut-turut untuk
memberikan jasa terhadap kliennya.
Apabila melihat permasalahan yang akan dihadapi dalam pemberlakuan
liberalisasi jasa akuntan, maka diperlukan piranti yang menjamin bahwa liberalisasi jasa
akuntan akan berjalan dengan fair. Adapun piranti tersebut dapat berupa regulasi dalam
pembentukan KAP baik yang dibentuk eksekutif asing maupun domestik, misalnya
pembatasan jumlah akuntan asing yang bergabung di KAP tersebut. Namun demikian, di
sisi lain juga perlu dipertimbangkan apakah pembatasan tersebut akan bertentangan
dengan mekanisme pasar bebas sebagaimana diarahkan oleh AFTA dan WTO. Perlu
diketahui bahwa prinsip dari WTO ialah market access liberalization dimana pasar dibuka
seluas-luasnya dan perlakuan nasional (national treatment) dimana semua yang berlaku
bagi pelaku lokal juga berlaku bagi pelaku asing.
Melihat fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa untuk saat ini rasanya kondisi
pasar belum memungkinkan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya akuntan
asing, meskipun hanya tingkat ASEAN. Namun demikian, yang lebih perlu dipikirkan
adalah langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya era
perdagangan bebas yang hanya tinggal beberapa tahun lagi.
Berkaitan dengan itu, peningkatan kualitas nampaknya harus menjadi perhatian
utama bagi akuntan. Hal itu dapat dilakukan tidak hanya melalui peningkatan skill yang
memadai, namun juga pemahaman terhadap aturan-aturan main yang berskala
internasional. Sebagai contoh, di bidang standar akuntansi dan standar auditing,
kecenderungan yang terjadi di banyak Negara adalah penerapan International Accounting
Standard (IAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS) dan International
Standard of Auditing (ISA). Selain itu, masih banyak lagi peraturan pasar modal yang
berkaitan dengan masalah disclosure, legal dan market infrastructure yang kesemuanya
itu juga harus dikuasi kalau ingin berkiprah di level regional atau internasional.

Sumber : http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005_juni/akuntan.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: