DAMPAK IMPLEMENTASI IFRS BAGI PERUSAHAAN

PSAK sedang dalam proses mengadopsi IFRS. BUMN harus menyiapkan sumber daya manusia dan dana yang cukup untuk mengimplementasikan IFRS.
Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Standar akuntansi menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, sehingga memungkinkan pembaca untuk dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang berbeda.
Standar tidak hanya harus dipahami pihak yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, namun juga harus dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Pembaca perlu memahami asumsi dasar, karakteristik laporan keuangan agar dapat memahami makna angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. BUMN termasuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan karena laporannya diberikan kepada masyarakat. Untuk BUMN yang memiliki transaksi syariah, juga harus menggunakan PSAK Syariah untuk melaporkan transaksi tersebut.
PSAK saat ini sedang dalam proses mengadopsi penuh IFRS (International Financial Reporting Standard) dengan target 2012 proses adopsi akan selesai. Sebenarnya PSAK sejak 1994 disusun dengan menggunakan referensi utama International Accounting Standard. Namun dalam PSAK tidak menyebutkan secara eksplisit jika standar tersebut mengadopsi PSAK. Dalam perkembangannya setelah 1994, PSAK juga menggunakan referensi lain. Ada beberapa PSAK khusus industri disusun untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dalam industri tersebut.Padahal dalam IAS/IFRS, standar tersebut tidak ada.
Setelah Indonesia mengadopsi penuh IFRS, PSAK khusus industri dihapus. PSAK industri yang saat ini telah dicabut adalah PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol, PSAK 31 (revisi 2000) Akuntansi Perbankan dan PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek.
IFRS adalah standar yang disusun dengan basis transaksi dan perlakukan khusus elemen laporan keuangan bukan industri, sehingga semua standar yang terkait dengan industri dihapus. PSAK yang tidak ada rujukannya dalam IFRS juga dicabut, di antaranya akuntansi waran, anjak piutang, dan restrukturisasi utang piutang bermasalah. Standar ini dicabut karena telah tercakup dalam pengaturan PSAK 50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan.
Standar lain yang telah ada namun tidak sesuai dengan IFRS, direvisi dan disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS terbaru. Contohnya PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan IAS 1, PSAK 22 tentang Penggabungan usaha berubah nama menjadi Kombinasi Usaha dan isinya disesuaikan dengan IFRS 3 Business Combination. Beberapa standar baru yang sebelumnya tidak ada dalam PSAK, diterbitkan. Sebagai contoh PSAK 13 Properti Investasi yang mengadopsi dari IAS 40 Investment Properties.
PSAK baru yang mengadopsi penuh IFRS efektif berlaku mengikuti keluarnya PSAK tersebut. Mulai tahun 2008, PSAK tersebut sudah ada yang efektif berlaku. Sementara itu ada beberapa PSAK yang baru efektif berlaku 2012. Bahkan saat ini masih ada beberapa IFRS yang belum dikeluarkan exposure draftnya, seperti IFRS 1 Full Adoption dan IAS 41 Biological Asset. Setelah tahun 2012, proses adopsi akan tetap secara konsisten dilakukan karena PSAK baru yang diterbitkan didasarkan pada IFRS yang saat itu telah ada. Ada beberapa PSAK yang telah diadopsi dan IFRSnya telah direvisi, misalnya PSAK 23 Pendapatan. IFRS sebagai standar yang berlaku secara global, menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga penerapan standar yang menimbulkan masalah akan dikritisi sehingga akan dinamis dengan perubahan.
Peran Dewan Standar Akuntansi sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan dengan adopsi IFRS akan berubah. Dewan tidak lagi bertugas merumuskan atau menyusun standar baru namun melakukan adopsi IFRS. Adopsi tersebut dilakukan dengan mentranslate IFRS/IAS untuk dilihat apakah dapat diterapkan di Indonesia. Jika diperlukan Dewan akan menambahkan atau mengurangi beberapa bagian IFRS. Standar hasil adopsi IFRS pada bagian depan setiap standar menjelaskan IFRS/IAS yang diadopsi dan perbedaan standar tersebut dengan IFRS/IAS yang diadopsi. Perbedaan tersebut ada yang bersifat redaksional, tanggal efektif dan isi standar.
IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu principles based, lebih banyak menggunakan nilai wajar sebagai dasar penilaian dan pengungkapan yang lebih banyak. Standar yang bersifat principles based hanya mengatur hal-hal prinsip, bukan aturan detail. Konsekuensinya diperlukan professional judgment dalam menerapkan standar. Untuk dapat memiliki professional judgment, seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, skill, dan etika karena jika tidak memiliki ketiga hal tersebut maka professional judgment yang diambil tidak tepat. Dalam standar yang lama sebenarnya telah menggunakan dasar nilai wajar, namun nilai wajar diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian sesudah pencatatan awal untuk beberapa aset yang memiliki nilai wajar yang dapat diandalkan (aset yang memiliki kuotasi pasar aktif seperti saham). Dalam IFRS penggunaan nilai wajar diperluas bahkan untuk aset biologi (contoh tanaman atau hewan ternak), aset tetap, properti investasi dan aset tidak berwujud sebagai pilihan metode selain metode biaya. IFRS mengharuskan pengungkapan yang lebih luas agar pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga dapat mempertimbangkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.
Perusahaan menerapkan PSAK secara gradual mengikuti waktu efektif berlakunya standar. Bagi perusahaan yang menggunakan standar industri contohnya perusahaan perbankan, kehutanan, telekomunikasi dan perusahaan penyelenggara jalan tol, tidak boleh menggunakan PSAK lama dan harus mencari referensi PSAK lain yang relevan. Banyak standar yang efektif berlaku tahun 2011 dan akan berlaku tahun 2011. Perusahaan harus memonitor standar-standar baru yang berlaku kemudian review dampak standar baru tersebut terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan.
Untuk menerapkan PSAK diperlukan sumber daya manusia yang memahami standar baru tersebut, sehingga pendidikan dan pemutakhiran pengetahuan staf akuntansi harus dilakukan untuk menyongsong penerapan PSAK secara penuh 2012. Staf harus disiapkan untuk menggunakan professional judgment, membuat pengungkapan yang lebih banyak sesuai persyaratan standar dan memahami teknik penilaian dengan menggunakan nilai wajar.
IFRS juga mengharuskan perusahaan melakukan review atas sistem operasi dan prosedur akuntansi perusahaan. Beberapa standar mengharuskan perusahaan melakukan review atas penggunaan estimasi pada tanggal pelaporan untuk menguji apakah estimasi yang dilakukan masih valid untuk digunakan. SOP akuntansi harus memasukkan prosedur untuk melakukan review untuk mengadopsi ketentuan dalam standar tersebut.
Ada juga standar yang mengharuskan perusahaan merubah sistem akuntansinya, sehingga diperlukan perubahan sistem komputer yang digunakan perusahaan. PSAK terkait instrument keuangan mengharuskan perusahaan mengukur penurunan aset keuangan berdasarkan bukti obyektif aset tersebut. Biaya yang terkait dengan perolehan aset keuangan dalam bentuk pinjaman harus dikapitalisasi menambah nilai aset dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif dari pinjaman tersebut. Pengungkapan tentang risiko aset keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk dapat menerapkan standar tersebut perusahaan harus merubah sistem dalam perusahaan sehingga data-data yang diperlukan tersedia.
Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki, dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi. Perusahaan perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. Perubahan tidak hanya dilakukan pada tingkat perusahaan, namun perlu juga ada perubahan peraturan Bank Indonesia, contohnya tentang penyisihan atas kredit yang disalurkan.
Perusahaan BUMN tidak dapat mengelak untuk menerapkan IFRS. Sebagai perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, BUMN dipersyaratkan oleh regulasi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar. Untuk dapat mengimplementasikan IFRS perusahaan harus menyiapkan sumber daya manusia dan dana yang cukup untuk melakukan pemutakhiran sistem dan SOP yang saat ini telah ada. Komitmen pimpinan perusahaan diperlukan untuk mendukung proses implementasi IFRS tersebut. Besarnya komitmen pimpinan terkadang dipengaruhi oleh kepedulian stakeholder pengguna laporan keuangan. Kementerian BUMN sebagai stakeholder utama BUMN sangat mempengaruhi bagaimana proses implementasi PSAK baru ini dalam perusahaan.
Perusahaan dalam industri sejenis dapat merumuskan dampak perubahan standar ini secara bersama-sama sehingga lebih efisien, Standar yang bersifat principles based dapat diturunkan dalam bentuk pedoman akuntansi untuk industri spesifik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam industri tersebut.
Sumber : http://www.bumntrack.com/index.php/artikel/view_artikel/306

http://www.bumn.go.id/ptpn5/galeri/dampak-implementasi-ifrs-bagi-perusahaan/

SIAPKAH AKUNTAN INDONESIA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Oleh : Fadilah Kartikasasi

Beberapa waktu yang lalu telah berkembang issue tentang liberalisasi profesi
penyedia jasa di bidang keuangan, khususnya akuntan. Issue ini telah menjadi bahan
pemikiran dan perdebatan yang cukup serius. Dengan adanya liberalisasi profesi akuntan,
akuntan asing dimungkinkan masuk dan beroperasi di Indonesia, sebaliknya, akuntan
Indonesia pun bisa masuk dan mendapatkan klien di negara lainnya. Yang menjadi issue
penting adalah kesiapan Indonesia menghadapi hal tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, beredar kabar bahwa beberapa negara di kawasan
ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina telah mengajukan draf liberalisasi
akuntansi yang mencakup pembuatan lembaga baru sebagai otoritas untuk industri
akuntansi di tingkat ASEAN (Indonesia Keberatan Adanya Sertifikasi Jasa Akuntansi untuk
Tingkat ASEAN, Kompas 25 Mei 2005). Menurut draf tersebut, akan ada sertifikasi
akuntan bernama CPA (Certified Public Accounting), yaitu akuntan publik berlisensi yang
dapat beroperasi di seluruh ASEAN. Konsekuensi dari adanya hal tersebut adalah akan
terdapat akses yang sangat mudah bagi akuntan asing pemegang lisensi CPA untuk masuk
dan beroperasi di suatu negara, baik yang lebih maju industri keuangan dan pasar
modalnya, yang berarti lebih tinggi tingkat profesionalisme akuntannya, maupun yang
sebaliknya.
Berdasarkan artikel tersebut di atas, Indonesia dalam hal ini Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) berkeberatan dengan adanya draf liberalisasi tersebut. Alasannya adalah
bahwa tingkat pendidikan untuk profesi di masing-masing negara masih belum
setingkat/setara, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas output yang
dihasilkan. Bagaimanapun kesetaraan di dalam kualitas penting, mengingat didalamnya
tercermin profesionalisme akuntan yang mencakup penguasaan terhadap regulasi yang
berlaku baik yang menyangkut ekonomi makro maupun di bidang pasar modal, di
samping accounting technique yang sangat dibutuhkan.
Menurut IAI, dalam kondisi seperti ini yang lebih relevan adalah mutual
recognition agreement yang merupakan kesepakatan bilateral antar negara. Dengan
demikian jika tingkat pendidikan lebih rendah, untuk masuk ke negara lain harus
mengikuti tambahan pendidikan, yaitu subyek yang di negara asalnya belum diberikan.
Faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses transportasi
menuju ke wilayah di Indonesia dari negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, kota
industri Batam yang merupakan pasar potensial bagi akuntan akan sangat mudah
terjangkau oleh akuntan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, jika mereka diijinkan
untuk masuk ke Indonesia.
Selain hal-hal di atas, terdapat permasalahan lain yang bersumber dari persaingan
di antara akuntan lokal dalam memperbutkan pasar yang ada. Seperti diketahui, struktur
pasar jasa akuntan publik di Indonesia yang sifatnya oligopolitik, telah memungkinkan
terjadinya persaingan internal dalam profesi itu sendiri. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan
partnernya yang tergolong big player telah mendominasi pasar dengan kecenderungan
kliennya adalah perusahaan yang mempunyai big-asset juga. Sebagai gambaran, sebelum
dikeluarkannya peraturan mengenai independensi akuntan publik pada tahun 2002,
terdapat banyak emiten yang hanya mempercayakan audit atas laporan keuangannya
kepada satu partner selama lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang tidak pernah mengganti
akuntan publiknya sejak emiten tersebut go public. Kemudian pada saat ini, dari 197 KAP
dan 374 partner yang saat ini terdaftar di Bapepam, akuntan yang bisa dikatakan aktif
memberikan jasa kepada kliennya yang listed company hanya berjumlah kurang dari 20%.
Dari peta tersebut, terlihat bahwa kondisi persaingan diantara akuntan lokal saja sudah
sedemikian ketatnya, apalagi bila nanti ditambah dengan masuknya akuntan asing.
Kondisi tersebut agak lebih baik dibanding sebelum dikeluarkannya KepMenkeu RI
No. 359/KMK.06/2003 yang merupakan revisi dari KepMenkeu RI No 423/KMK.06/2002
tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu hal penting dalam peraturan tersebut adalah
mengenai pembatasan jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP
maupun masing-masing partnernya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah menetapkan
bahwa akuntan dibatasi maksimal 3 tahun untuk mengaudit secara berturut-turut
terhadap satu klien, sedangkan KAP dibatasi hanya 5 tahun berturut-turut untuk
memberikan jasa terhadap kliennya.
Apabila melihat permasalahan yang akan dihadapi dalam pemberlakuan
liberalisasi jasa akuntan, maka diperlukan piranti yang menjamin bahwa liberalisasi jasa
akuntan akan berjalan dengan fair. Adapun piranti tersebut dapat berupa regulasi dalam
pembentukan KAP baik yang dibentuk eksekutif asing maupun domestik, misalnya
pembatasan jumlah akuntan asing yang bergabung di KAP tersebut. Namun demikian, di
sisi lain juga perlu dipertimbangkan apakah pembatasan tersebut akan bertentangan
dengan mekanisme pasar bebas sebagaimana diarahkan oleh AFTA dan WTO. Perlu
diketahui bahwa prinsip dari WTO ialah market access liberalization dimana pasar dibuka
seluas-luasnya dan perlakuan nasional (national treatment) dimana semua yang berlaku
bagi pelaku lokal juga berlaku bagi pelaku asing.
Melihat fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa untuk saat ini rasanya kondisi
pasar belum memungkinkan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya akuntan
asing, meskipun hanya tingkat ASEAN. Namun demikian, yang lebih perlu dipikirkan
adalah langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya era
perdagangan bebas yang hanya tinggal beberapa tahun lagi.
Berkaitan dengan itu, peningkatan kualitas nampaknya harus menjadi perhatian
utama bagi akuntan. Hal itu dapat dilakukan tidak hanya melalui peningkatan skill yang
memadai, namun juga pemahaman terhadap aturan-aturan main yang berskala
internasional. Sebagai contoh, di bidang standar akuntansi dan standar auditing,
kecenderungan yang terjadi di banyak Negara adalah penerapan International Accounting
Standard (IAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS) dan International
Standard of Auditing (ISA). Selain itu, masih banyak lagi peraturan pasar modal yang
berkaitan dengan masalah disclosure, legal dan market infrastructure yang kesemuanya
itu juga harus dikuasi kalau ingin berkiprah di level regional atau internasional.

Sumber : http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005_juni/akuntan.pdf

Penerapan PSAK baru membuat industri asuransi seperti digoyang gempa. Perubahannya akan berdampak pada penurunan rasio kecukupan modal dan premi. Siapkah perusahaan asuransi?

 Kegeliasahan tengah menyelimuti industri asuransi. Belum tuntas masalah permodalan (pemenuhan modal minimum), kini muncul aturan tentang kewajiban menerapkan standar akuntansi secara internasional.

 Masing-masing aturan itu termaktub dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 28 untuk asuransi umum, PSAK 36 untuk asuransi jiwa, dan PSAK 108 untuk asuransi syariah.

 Kekhawatiran industri asuransi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika diterapkan, akan berdampak sangat signifikan pada pelaporan keuangan di industri asuransi. Perubahan akan terjadi, di antaranya pada pos pendapatan premi, investasi, dan rasio kecukupan modal (risk based capital atau RBC).

 Mengapa harus dilakukan perubahan? Menurut Sriyanto, pakar dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), perubahan pencatatan yang diatur dalam PSAK bagi industri asuransi salah satunya ditujukan untuk mengatasi “ketidakjelasan” pencatatan atas beberapa produk baru yang kini marak dikeluarkan asuransi jiwa.

 Informasi keuangan yang disajikan perusahaan asuransi, khususnya untuk produk-produk tertentu tersebut, dianggap belum merefleksikan informasi keuangan yang sebenarnya.

 Produk apa saja? Sebut saja produk-produk asuransi berunsur investasi yang kini sangat populer di asuransi jiwa, seperti unit link. Perusahaan asuransi yang selama ini terbiasa mencatat seluruh perolehan premi unit link untuk kemudian dibukukan menjadi pendapatan premi kini harus mulai memisahkannya.

 Itulah yang harus dilakukan jika mau merujuk pada International Financial Reporting Standard (IFRS). Mengapa dicatat terpisah? Karena, dana yang dicatatkan sebagai pendapatan premi adalah dana milik perusahaan.

 Sementara, dana yang masuk dalam unsur investasi adalah dana yang “dititipkan” nasabah (milik nasabah) untuk diinvestasikan dan pada waktunya nanti harus dikembalikan.

 Lalu, apa dampak perubahan tersebut? Yang pasti, ini akan memengaruhi pembentukan cadangan teknis perusahaan. Perubahan juga akan terlihat pada pendapatan premi yang tercantum dalam laporan laba rugi.

 

Karena, jika terjadi perubahan pencatatan seperti di atas, akan ada potensi penurunan premi pada laporan laba rugi perusahaan. Dampak lainnya adalah pencatatan ini bisa berimbas pada berkurangnya RBC perusahaan. 

 Namun, tidak hanya mereka yang memiliki produk unit link yang bakal kocar-kacir. Sriyanto menegaskan, dampak yang serupa dengan unit link juga berlaku pada seluruh produk yang mengandung janji pengembalian dalam jumah tertentu kepada nasabah, seperti produk-produk whole life dan endowment.

 Artinya, pencatatan produk seperti asuransi pendidikan yang memberikan janji pengembalian pada periode tertentu dengan jumlah tertentu pun harus dipisahkan seperti halnya unit link.  

 Melihat dampak tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) kemudian merasa punya alasan kuat untuk menyatakan belum siap menerapkan PSAK pada 2012. AAJI pun meminta waktu yang lebih panjang kepada regulator untuk mempersiapkan diri sehingga kemudian bisa menentukan langkah-langkah antisipatif atas dampak yang timbul dari penerapan PSAK tersebut. 
 

 Stephen Juwono, Direktur Eksekutif AAJI, mengaku, saat ini AAJI tengah dalam proses mengkaji kebijakan penerapan PSAK tersebut dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan di asuransi jiwa.

 “Jika ini tetap dipaksakan, kami akan mempertanyakan apa kebijakan dari regulator sebagai konsekuensinya karena perubahan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan asuransi jiwa,” ujar Stephen kepada infobanknews.com, beberapa waktu lalu di Jakarta. (*)

Sumber : http://www.infobanknews.com/2010/01/siapkah-industri-asuransi-menerapkan-psak/

Tugas Softskil I : KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA

PENDAHULUAN

            Akhir-akhir ini IFRS menjadi hot issue bagi akuntansi, top manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah Go Public dan para akademisi serta para auditor yang melakukan auditing terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IFRS tersebut dalam pelaporan keuangannya.

            Di Indonesia sendiri standar akuntansi yang berlaku dan berterima umum adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Standar akuntansi yang ada di Indonesia saat ini belum mengadopsi penuh standar akuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun dalam beberapa pasal sudah dilakukan harmonisasi terhadap IFRS.

            Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan globalisasi menuntut adanya suatau standard akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional, oleh karena itu muncullah suatu standard internasional yaitu IFRS. Dimana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor dan kreditor. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan banyaknya transaksi internasional yang dilakukan mengharuskan Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. 

              Dengan dibuatnya satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal seluruh dunia, hal ini dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat  serta dapat diperbandingkan dan satu lagi yang sangat penting adalah dapat berterima secara internasional dan mudah untuk dipahami.

            Namun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan konvergensi ke IFRS ini. Mulai dari perbedaan budaya tiap negara, perbedaaan sistem pemerintahan, perbedaan kepentingan antara perusahaan serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan prinsip akuntansi.

            Konvergensi PSAK ke IFRS  di Indonesia sendiri akan berlaku efektif dan full adoption pada tahun 2012. Lalu muncul pertanyaan apakah Indonesia sudah siap untuk mengadopsi IFRS?, Kenapa harus dilakukan konvergensi ke IFRS? Dan apa kesulitasn yang dihadapi terhadap adopsi IFRS ini?

 

PEMBAHASAN

1.      IFRS (International Financial Reporting Standard)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standard (IAS). Kemudian IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

Secara keseluruhan IFRS mencakup:

a.      International Financial Reporting Standard (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001

b.      International Accounting Standard (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001

c.       Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee  (IFRIC) – setelah tahun 2001

d.      Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committe (SIC) – sebelum tahun 2001

Secara garis besar standar akuntansi mengatur 4 hal pokok:

a.      Definisi laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan

Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.

b.      Pengukuran dan penilaian

Pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan.

c.       Pengakuan

Kriteria ini digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan

d.      Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Peyajian dan pengungkapan laporan keuangan digunakan menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

 

2.      Konvergensi IFRS di Indonesia

a.      Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

1.      Tahun 1973 – 1984: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membentuk komite untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

2.      Tahun 1984 – 1994: komite PAI melakukan revisi mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia PAI 1994. Menjelang akhir tahun 1994 Komite Standar Akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip – prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan – pernyataan standar akutansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi ini menghasilkan 35 peryataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar adalah hasil harmonisasi dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

3.      Tahun 1994 – 2004: perubahan patokan standar keuangan dari US GAAP ke IFRS. Hal ini telah menjadi kebijakan Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar membangun standar keuangan Indonesia. Pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar – standar akuntansi baru, IAS mendominasi isi dari standar ini selain US GAAP dan dibuat sendiri.

4.      Tahun 2006 – 2008: dilakukan konvergensi IFRS tahap 1. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, proses revisi ini dilakukan sebanyak enam kali, yakni 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007 dan 1 Juli 2009. Sampai dengan 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru 10 standar.

 

Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia

 

 

3.      KENDALA KONVERGENSI PSAK KE DALAM IFRS

a.      Dewan standar kauntansi yang kurang sumberdaya

b.  IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika masih dalam proses adopsi satu standar IFRS dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut

c.  Kendala bahasa, karena stiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali ini tidaklah mudah

d.      Infrastruktur profesi akuntansi yang belum siap

e.      Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti acuan ke IFRS

f.        Support pemerintah terhadap issue konvergensi

 

4.      MANFAAT KONVERGENSI IFRS

a.      Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional

b.      Meningkatkan arus investasi dlobal melalui transparansi

c.    Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global

d.      Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

e.    Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management

 

sumber :http://foindonesia.blogspot.com/2011/04/konvergensi-ifrs-di-indonesia.html

Tugas 2 Etika Profesi Akuntansi : Contoh Kasus Type Conflict of Interest Real, Potential and Imaginer

1. REAL
Adanya dugaan conflict of interest (konflik kepentingan) yang dilakukan oleh Kepala BKPM Gita Wirjawan.
Hal ini merupakan buntut dari tudingan penyelewengan pajak PT Ancora Mining Service, anak usaha PT Ancora Reasources Tbk (OKAS), perusahaan pertambangan milik “penguasa” di BKPM tersebut.

“Dalam kasus konflik kepentingan yang dilakukan elite pemerintahan, mestinya pihak internal bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi, jika persoalan itu mengarah pada dugaan praktik melawan kepentingan publik atau yang merugikan negara. Apabila ada indikasi pelanggaran, tentunya pihak internal lembaga negara itu berkewajiban melaporkannya kepada publik apapun caranya,” ujar Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Tudingan konflik kepentingan yang dialamatkan kepada Gita itu bermula dari Ancora, sebagai perusahaan yang didirikan Kepala BKPM tersebut. Sesuai informasi, konflik kepentingan itu memicu konflik yang merebak di dalam tubuh lembaga pemerintahan yang mengomandoi kebijakan investasi di dalam negeri.

“Ketidakcocokan di kalangan pimpinan BKPM ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Ini terutama karena pola kepemimpinan Kepala BKPM serta para staf khususnya yang seringkali menabrak aturan internal. Termasuk kecurigaan adanya pelanggaran etika,” tegas salah seorang pejabat BKPM yang tidak bersedia disebutkan namanya sebagaimana dikutip Marwan.

Beberapa hari terakhir, beredar selebaran di kalangan karyawan BKPM yang isinya mengkritik perpecahan di internal organisasi pemerintahan tersebut. Gita yang pernah menjabat posisi penting di JP Morgan Indonesia itu, juga dikeluhkan karena bermental serta gaya terlalu teoritis serta bergaya barat. Akibatnya, banyak pegawai yang mengalami tekanan berlebihan.

Bahkan Gita dikabarkan menjadi pemicu pengunduran diri salah satu petinggi BKPM. Hal itu diduga erat sebagai bentuk protes atas benturan kepentingan Gita di perusahaan tersebut.

Seperti diketahui, pekan lalu Ancora Mining Services dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) atas tudingan dugaan penyelewengan pajak. Juru Bicara FMPK, Yosef Rizal menyebutkan, dugaan manipulasi itu dilakukan pada neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubuahan modal yang berakhir pada 31 Desember 2008. Manipulasi itu juga dilakukan pada perusahaan grup Ancora yang menggurita setelah gita ditunjuk menjadi Kepala BKPM.

“Salah satu investor Timur Tengah yaitu Middle East Coal (MEC) dikabarkan juga menjadi salah satu pihak yang memiliki benturan kepentingan karena mendapatkan berbagai keistimewaan,” imbuh pejabat BKPM itu.

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri kepada Middle East Coal Pte Ltd No: 4 Sp.JWM/1426/2009 tertanggal 15 Desember 2009 tentang penjelasan ‘Transaksi Transfer Valuta Asing to Ancora’ jelas terlihat adanya transfer sebesar USD500 ribu dari Middle East Company ke Yayasan Ancora.Pada bukti telex dengan sender’s reference ‘:20:0912208002130802′ itu, terlihat transfer terjadi pada tanggal 27 November 2009 senilai USD500 ribu dari Middle East Indonesia beralamat di Sudirman Plaza-Plaza Marein Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78, dengan benerficiary customer (penerima kiriman dana) adalah Yayasan Ancora/Ancora Foundation. Juga dijelaskan melalui telex itu mengenai remittance information: MEC Sponsorship for Indonesia Pintar Program.

2. POTENTIAL
Dalam type potential ini dinama kasus ini melibatkan banyak orang untuk menguntungkan satu komunitas dalam menggiring satu orang yang melakukan penyimpangan tersebut seperti Tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, M Nazaruddin kembali bernyanyi di KPK. Ia menuding sejumlah koleganya di Partai Demokrat menerima uang terkait proyek yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp191 miliar itu.

“Anas dan yang lain juga (terima uang) seperti Angie. Saya akan ngomong apa adanya,” ujar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebelum memasuki gedung KPK untuk diperiksa, Rabu (12/10).
Nazar menuturkan, informasi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang diperolehnya dari Anggota Komisi X DPR dari F-PD Angelina Sondakh. Ia merasa dirinya menjadi korban politik. “Itu Angie kok yang cerita. Saya akan jelaskan semua tentang siapa yang terima uang. Jangan dikorbankan dari politiknya, saya nggak mau,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif Nasution menilai pengakuan terpidana suap Sesmenpora, Mindo Rosalina Manulang bahwa kliennya yang menjadi otak pembagian fee ke sejumlah orang dalam kasus ini, perlu dikaji lagi. Menurutnya, informasi dari Rosa selaku terdakwa kasus belum tentu teruji kebenarannya.

Hal yang sama juga harus dilakukan terkait informasi Rosa yang menyebutkan terdapat sejumlah aliran dana ke anggota dewan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Nazaruddin akan membuka kebenaran informasi baik mengenai aliran dana ke anggota dewan hingga perkara suap Sesmenpora itu sendiri.
“Tidak. Justru kita yang minta (Nazar terbuka), Pak OC (Kaligis) sudah tulis surat resmi. Saya juga sudah bicara di media supaya Nazar diperiksa sebagai tersangka. Terima kasih Nazar diperiksa kembali sebagai tersangka,” tutur Elza.

Selain Nazaruddin, KPK juga memeriksa Rosa dan saudara kandung Nazar, Muhajidin Nur Hasyim. Keduanya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Nazaruddin. “Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus wisma altet,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan singkatnya.

Hasyim sendiri saat ini telah masuk dalam daftar cegah yang keluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan Albert Panggabean, Gerhana Sianipar, dan Munarsih. Pencegahan ke luar negeri itu berlaku untuk enam bulan ke depan, yakni mulai 18 Juli 2011 hingga 19 Januari 2012. Ini merupakan pemeriksaan pertama bagi Hasyim dalam kasus wisma atlet.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari tertangkap tangannya Sesmenpora Wafid Muharram, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang. Ketiganya tertangkap setelah menyerahan cek senilai Rp 3,2 miliar kepada Wafid. Kemudian kasus ini berkembang sehingga KPK menetapkan Nazarudin sebagai tersangka.

Rosa sendiri sudah divonis bersalah dan dihukum selama 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan El Idris dihukum selama dua tahun penjara. Untuk Wafid sendiri perkaranya masih disidangkan. Dalam perkara ini Nazar diduga menerima suap sebesar Rp4,3 miliar. Ia disangka melanggar Pasal 5 Ayat (2) dan atau Pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 11

3. IMAGINER
Seorang Anggota Dewan perwakilan rakyat disebuah kabupaten memilih untuk mendukung pembangunan sebuah jalan baru yang kontroversial, dimana jalan tersebut dibangun disepanjang hutan yang dikenal sebagai tempat wisata alam. Jalan tersebut akan bermanfaat bagi saudara anggota dewan tersebut karena mempermudah akses menuju perkebunannya.

Pembangunan jalan tersebut menurut anggota dewan yang tidak mendukung proyek tersebut diperkirakan akan mengusir para pencinta alam karena mengurangi dan merusak keindahan lokasi serta akan meningkatkan polusi terhadap aliran air dan sungai warga. Pihak oposisi menyatakan anggota dewan tersebut memiliki konflik kepentingan yang harus segera disampaikan, bahwa ia telah menyalahi kode etik yang ada dengan mengambil keputusan dewan yang menguntungkan kepentingan pribadi yaitu menguntungkan saudara.

Dalam merespon hal tersebut anggota dewan menggunakan pengaruhnya terhadap Koran lokal untuk melakukan kampanye menghancurkan reputasi pihak-pihak yang telah memprotesnya. Ketika ditanya, anggota dewan tersebut menyatakan bahwa konflik kepentingan tidak berarti di kabupaten kecil tersebut, dimana setiap orang yang ada saling mengenal dan berhubungan.

TUGAS SOFTSKILL ETIKA PROFESI 1

KODE ETIK PROFESI
PENGERTIAN
Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.
MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)
Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

DUA BAGIAN KODE ETIK PROFESI
A. PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI
1. Tanggung jawab
– Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
– Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:
1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Objektivitas
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
4. Prinsip Kerahasiaan
5. Prinsip Perilaku Profesional

B. KONSEP ANCAMAN DAN PENCEGAHAN SERTA MEMBERIKAN PEDOMAN MENGENAI ATURAN ETIKA PROFESI DALAM BERBAGAI SITUASI
Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untu mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.
Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini.
Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.
Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.
Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi.
Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
a. Sanksi moral
b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi
Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan
atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya
perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional,
seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu
merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu
berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi
untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar.
Namun demikian, dalam praktek seharihari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan
dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi.
Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

TUJUAN KODE ETIK PROFESI
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

FUNGSI KODE ETIK PROFESI
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.
Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI
– Melibatkan kegiatan intelektual.
– Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
– Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.
– Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
– Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
– Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
– Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
– Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

PERANAN ETIKA DALAM PROFESI
– Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja,
tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu
keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok
diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
– Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan
dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan
sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat
perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode
etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
– Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para
anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati
bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada
masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal
adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super
spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

TIDUR (NYENYAK) PANGKAL CANTIK………….

Bukan masalah kuantitas, tapi kualitas!

Beraktivitas seharian penuh (mulai dari kuliah atau bekerja, window shopping di mall) tentunya membuat tubuh kita lelah dan minus energy. Untuk mengembalikan kondisi tubuh pada puncaknya, kita perlu memiliki tidur yang berkualitas di malam hari. Nggak cuma tenaga yang pulih, wajah juga lebih berseri deh !
– Awas Kafein
Ngaku deh, kita pasti sering mengkonsumsi minuman berkafein untuk mencegah ngantuk saat bekerja. Mulai sekarang, kurangi kebiasaan ini, terutama di sore atau malam hari. Soalnya nih, kafein dapat merangsang sistem tubuh untuk selalu terjaga sekaligus meningkatkan detak jantung. Gimana kita bisa tidur nyenyak? Sebagai gantinya kita bisa mengkonsumsi susu hangat.
– Pilih-Pilih Makanan
Minimnya zat serotonin di dalam tubuh merupakan salah satu pemicu sulit tidur. Konsumsilah makanan pembentuk zat satu ini secara rutin tiap harinya, seperti ayam, produk susu olahan dan pisang. Dijamin deh, kita bakal tidur lebih nyenyak karena otak menjadi lebih santai.
– Gerak Tubuh
Setelah makan malam, nggak ada salahnya melakukan kegiatan-kegiatan ringan. Dengan begitu kita pun member kesempatan pada sistem pencernaan untuk bekerja. Supaya tubuh bisa tetap rileks, kita harus menyelesaikan aktivitas tersebut minimal tiga jam sebelum tidur.
– Serba Nyaman
Ciptakan suasana santai di ruang tidur. Usahakan juga merancang pencahayaan dan suhu kamar yang memadai. Yang nggak kalah penting, gunakanlah pakaian tidur yang nyaman dan longgar agar sistem pernapasan nggak terganggu.
– Hindari TV
Jangan pernah menyalakan TV jika kita sudah berniat untuk tidur. Sinar yang memancar dari televise bakal merangsang otak kita untuk terus bekerja. Gelombang elektromagnetiknya juga bisa menyerap tenaga kita. Hasilnya, kita bakal merasa lelah saat bangun tidur di keesokan harinya. Sama saja bohong dong…..

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.